Akibat Covid-19 : 6,6 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan

(Chatulistiwa) Jakarta - Sejumlah orang kehilangan pekerjaannya (PHK) ataupun yang dirumahkan sebagai imbas pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai angka 6,6 juta orang. Jumlah itu hanya dari sektor usaha formal berdasarkan data yang disampaikan asosiasi industri yang terpaksa melakukan PHK maupun merumahkan karyawanya.

"Berdasarkan laporan dari berbagai asosiasi industri hingga 31 Mei 2020,

Doc.BantenNews.co.id

jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 mencapai hingga 6,6 juta orang, mayoritas dirumahkan." ungkap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani - minggu (31/5). 

Dia mengakui, data yang dihimpun Kadin tersebut jauh lebih banyak dari data yang dihimpun Kementrian Tenaga Kerjaaan (Kemnaker). "Data kami berbeda dengan data pemerintah yang sekitar 2,7 juta orang. Kalau yang dirumahkan itu lebih tinggi, perbandingannya 90% dirumahkan dan 10% di PHK, secara rata-rata seperti itu." tambahnya.

melihat kenyataan tersebut Rosan menegaskan, saat ini penciptaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah dan dunia usaha. Apalagi dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan bertambahnya pengangguran.

"Kita sangat membutuhkan lapangan pekerjaan.Kalau sekarang saja ada tambahan orang yang di PHK lebih dari 6,5 juta orang, sebelumnya sudah ada hampir 7 juta pengangguran. Ditambah lagi dengan yang bekerja paruh waktu srbanyak 24 juta. Jadi memang penciptaan lapangan pekerjaan ini menjadi PR yang harus kita prioritaskan. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah serius kedepan," kata Rosan. 

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Wijaya Kamdani menambahkan, jika diperinci jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK tersebar di beberapa sektor. Antara lain industri perhotelan restoran dengan jumlah mencapai 1,4 juta orang, industri tekstil mencapai 2,1 juta orang, sektor transportasi darat 1,4 juta orang, sektor ritel 400.000 orang, alas kaki 500.000 orang, dan sektor-sektor lainnya.

"Kalau di Kemnaker, datanya kan masih 2 juta orang. Kalau di Kadin, berdasarkan laporan dari asosiasi sudah ada 6 jutaan orang yang dirumahkan atau di PHK. Tetapi kebanyakan itu dirumahkan karena perusahaan saat ini banyak yang tidak memiliki chasflow untuk mem PHK karyawan," kata Shinta.

Penyaluran Bansos

Secara terpisah, Sekjen Kementrian Sosial (Kemsos) Hartono Laras mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial (Bansos) reguler dan Bansos Covid-19 terus berjalan. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan Bansos reguler, ada perluasan dari 9,2 juta Kartu Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. "Untuk April dan Mei sudah tersalurkan semuanya," Katanya di Jakarta Senin (1/6).

Sementara program kartu sembako yang juga Bansos Reguler yang ditargetkan naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, sudah tersalurkan 18 juta KPM. "Sisanya 2 juta KPM sedang proses penyelesaian. Diharapkan akan selesai dalam pekan ini", ungkapnya. Sedangkan Bansos khusus Covid-19, pemerintah menyiapkan Bansos sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Hatono menjelaskan, untuk Bansos sembako diberikan kepada 1,3 juta KPM di DKI Jakarta, 600.000 kepada KPM di Bodetabek. "Tahap I dan II sudah selesai, sedangkan tahap III sudah proses penyelesaian dan persiapan tahap IV", ucapnya. 

Bansos sembako ini deberikan senilai Rp.600.000/bulan. Dalam penyalurannya diberikan 2x dalam sebulan, masing-masing Rp.300.000, selama periode April - Juni 2020. Total anggaran yang disiapkan Rp.3,4 Triliun. 

Sementara itu BST, diberikan kepada 9 juta KPM di 503 kabupaten kota di luar Jakarta dan Bodetabek dengan nilai bantuan Rp.600.000/bulan selama periode yang sama. Total anggarannya Rp.16,2 Triliun. Untuk penyaluran BST tahap I, sudah dilakukan diwilayah klaster 3, yakni wilayah tertinggal, terluar dan terpencil. Penyaluran BST melibatkan PT Pos Indonesia dan bank-bank milik pemerintah.

                                                                                                              Doc.Serikatnews.com                                                       

Disinggung mengenai pertambahan penduduk miskin sebagai dampak Covid-19, Hartono menjelaskan, sejumlah lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas telah melakukan penghitungan. Oleh karenanya jumlah penambahannya belum diketahui sampai saat ini. 

"Kartena kondisi yang sangat kompleks dan berat ditengah pandemi Covid-19, yang pasti ada tambahan orang miskin baru. Saat ini kami masih fokus pada proses penyaluran Bansos sebagai jaring pengaman sosial, membantu orang miskin dan yang terkena dampak Covid-19", imbuhnya.  

Sumber : Suara Pembaruan

Kunjungi Juga : 

Jaksa Penuntut Penyiraman Yang Viral
Pernyataan Jendral Gatot Bikin Istana...